Politik Malaysia kembali panas. Mantan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mengatakan rakyat tak percaya pada pemerintahan Anwar Ibrahim.
Ini diutarakannya di Facecook pribadinya @Muhyiddin Yassin. Kala itu ia mengomentari kemenangan partainya Perikatan Nasional (PN).
“Syukur ke Allah SWT, kemenangan besar PN di Padang Serai dan kekalahan tipis di Tioman merupakan pertanda positif sokongan rakyat,” tulisnya di akun itu yang diterjemahkan Jumat (9/12/2022).
“Keputusan keduanya tidak menunjukkan rakyat bergairah ke gabungan BN (Barisan Nasional) dan PH (Pakistan Harapan) … Ini bukti rakyat tidak mempercayai gabungan PH dan BN,” tegasnya.
Ia pun berujar rakyat sesungguhnya tak yakin dengan kemampuan pemerintah yang dipimpin Anwar Ibrahim itu. Menurutnya penipuan telah dilakukan dua partai pemerintah selama kampanye.
“Ramai pendukung kedua parti ini beralih ke PN,” tulisnya lagi. “Bagi saya… the biggest electoral fraud ever,” tegasnya.
Pernyataan Muhyiddin ini disampaikan kala dirinya sedang diselidiki karena dugaan penyalahgunaan anggaran negara senilai 600 miliar ringgit atau setara Rp 2.132 triliun saat berkuasa. Komisi Anti Korupsi Malaysia mengatakan hal tersebut ke media sebagaimana dimuat New Strait Times.
Anwar Ibrahim sendiri menyatakan Kementerian Keuangan Malaysia mengakui beberapa pelanggaran terkait dana tersebut. Muhyiddin sebaliknya membantah dan mengatakan bahwa tidak takut untuk diselidiki.
“Ini adalah upaya yang jelas untuk membungkam perbedaan pendapat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan janji mereka akan reformasi kelembagaan untuk menjamin kemandirian lembaga-lembaga penting negara tanpa campur tangan politik, termasuk polisi,” ujar Muhyiddin mengomentari.
Sebelumnya, Muhyiddin sempat menyebut Anwar telah menerima bayaran hingga 15 juta ringgit atau sekitar Rp 53 miliar saat menjadi penasehat ekonomi Selangor. Ia pun menyebut Anwar telah menggadaikan prinsip-prinsip good governance seperti yang dijajakan pada masa kampanye pemilu.
“Sistem negara kita rusak ketika orang-orang yang bangkrut secara moral dan berprinsip dapat ditunjuk untuk memimpin negara dan mereka yang terlibat dalam kejahatan korupsi adalah anggota kabinet. Rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap rakyat hilang dan rakyat juga kehilangan kepercayaan pada pilar kepemimpinan negara,” pungkasnya.
Sumber: CNBC Indonesia