Selain fokus pada pelaksanaan keketuaan ASEAN, tahun ini diplomasi Indonesia akan memprioritaskan sejumlah hal. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pidato tahunannya.
“Pertama, penguatan diplomasi kedaulatan. Perundingan perbatasan maritim akan difokuskan antara lain pada finalisasi Perjanjian Batas Laut Teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan, di mana Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia sudah berkomitmen untuk menandatangani pada tahun ini; perundingan penetapan batas Landas Kontinen dengan Filipina; dan perundingan teknis dengan Palau untuk memperoleh kesepakatan parsial garis batas ZEE di segmen tertentu,” jelas Menlu Retno di Gedung Pancasila pada Rabu (12/1/2023).
Adapun perundingan batas darat, prioritasnya antara lain perundingan penegasan batas darat pada unresolved segments yang tersisa dengan Timor-Leste, yaitu Noel Besi-Citrana dan Bijae Sunan-Oben; menyelesaikan outstanding boundary problem dalam penegasan batas darat Indonesia-Malaysia di sektor Timur, khususnya di Pulau Sebatik dan sungai Sinapad-Sesai; dan reaktivasi forum Joint Border Committee Indonesia-Papua Nugini.
“Kedua, memperkuat diplomasi perlindungan. Portal Peduli WNI versi 2.0 dan versi aplikasi mobile untuk meningkatkan kualitas layanan publik akan diperkuat.Selain itu, juga akan dilakukan percepatan pembangunan koridor migrasi ketenagakerjaan sektor formal yang aman dan teratur; perluasan kerja sama dalam penanganan TPPO, khususnya terkait cyber crimes danonline scams; serta penguatan peran ASEAN dalam isu pelindungan PMI,” papar Menlu Retno.
Untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024, sebut Retno, pihaknya terus melakukan pembaharuan data WNI di luar negeri, baik di pusat maupun di perwakilan. Retno menegaskan, “Tugas kementerian luar negeri jelas, yaitu memastikan pemenuhan hak politik WNI di luar negeri dan menjamin akuntabilitas data pemilih luar negeri.”
“Ketiga, terus memajukan kerja sama ekonomi. Tahun ini kita akan fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau,” tutur Retno.
Terkait diplomasi ekonomi, Retno menambahkan bahwa Indonesia akan melakukan percepatan penyelesaian sejumlah perundingan bilateral yang saling menguntungkan, antara lain CEPA dengan Kanada dan Turki; PTA dengan Bangladesh, Djibouti, Fiji, Iran, dan Mauritius, serta Trade in Goods Agreement dengan Pakistan; BIT dengan Timor-Leste; dan terus meningkatkan investasi dari berbagai negara pada kawasan industri di Indonesia.
“Di tingkat regional, Indonesia akan secara intensif menyelesaikan proses CEPA dengan MERCOSUR, dengan Uni Eropa, serta CEPA ASEAN-Kanada. Untuk kawasan Afrika, inisiasi pembentukan PTA akan dimulai dengan sejumlah kelompok negara, termasuk SACU, ECOWAS, dan EAC. Berbagai business forum juga akan digelar termasuk Indonesia-Europe Business Forum,” kata Retno.
Selain konsisten memerangi diskriminasi perdagangan internasional, pemerintah juga berupaya mempertahankan kedaulatan ekonomiIndonesia dalam mengelola sumber daya alamnya dengan melanjutkan upaya memperkuat industri hilir.
“Tanpa pembangunan industri hilir, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan. Kesejahteraan merupakan hak semua negara,” ujar Retno.
Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan
Prioritas selanjutnya adalah aktif menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan, termasuk terus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Indonesia juga akan terus membantu rakyat Afghanistan, terutama kaum wanita, terutama kaum wanita, dalam memperoleh akses pendidikan. Dukungan bagi pelaksanaan intra-Afghan Dialogue dan kerja sama ulama, termasuk Dialog Ulama Trilateral Indonesia-Qatar-Afghanistan akan diteruskan,” tutur Retno.
“Kita akan mendorong OKI untuk lebih aktif dalam menyelesaikan isu Palestina, Afghanistan, dan juga terus mendukung upaya perdamaian Ukraina dan Rusia.Tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua MIKTA. Keketuaan Indonesia akan mengusung tiga prioritas besar: Penguatan multilateralisme, pemulihan inklusif, serta transformasi digital. Indonesia akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA sebagai bridge builder dalam penyelesaian berbagai isu global,” imbuhnya.
Keketuaan ASEAN 2023
Terkait keketuaan ASEAN 2023, Indonesia ingin menjadikan ASEAN resilien dan barometer kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dankesejahteraan kawasan dan dunia.
“Keketuaan ASEAN 2023 mengambil tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’. Dengan ASEAN Matters, Indonesia bertekad menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Melalui sub-tema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. The history and the story of ASEAN are always related to economy,” jelas Menlu Retno.
Di bawah sub-tema “Epicentrum of Growth”, menurut Retno, sejumlah kerja sama akan diperkuat, antara lain ketahanan pangan kawasan, ketahanan energi, kesehatan, dan kerja sama keuangan.
“Kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, penghormatan terhadap hukum internasional dan kerja sama yang inklusif merupakan kunci bagi ASEAN untuk menjadi Epicentrum of Growth. Untuk itu, implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) akan menjadi ruh besar pelaksanaan prioritas Keketuaan Indonesia,” tambahnya.
Menlu Akui Isu Myanmar Tidak Alami Kemajuan Signifikan
Mengenai Myanmar, sebagai Ketua ASEAN 2023 dan sesuai amanah 5-point consensus (5PC), Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin membantu negara itu keluar dari krisis politik.
“Office of Special Envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh menteri luar negeri,” jelas Menlu Retno seraya menambahkan bahwa langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN, antara lain adherence to the rule of law, good governance, and the principles of democracy and constitutional government.
Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders.
“Hanya melalui engagement dengan semua stakeholders, maka mandat 5PC mengenai fasilitasi bagi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan Utusan Khusus Sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan untuk Sekjen ASEAN dan AHA Centre, agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan,” tegas Menlu Retno.
Menlu Retno sendiri mengakui bahwa implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Demikian juga dengan isu Rohingya.
“Dalam tiga bulan terakhir ini, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan tambahan ini, maka terdapat 1.500 migran etnis Rohingya ter-registrasi di Indonesia. Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” imbuhnya.