Dalam pidato tahunannya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudimenyoroti kekecewaan ASEAN terhadap Myanmar. Dia mengatakan, junta militer Myanmar tidak membuat kemajuan signifikan dalam implementasi 5-Point Consensus (5PC).
Merespons pernyataan Menlu Retno, pengamat hubungan internasional yang juga Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Randy W. Nandyatama Ph.D menilai bahwa Myanmar memang tidak menunjukkan komitmen untuk mematuhi konsesus tersebut.
“Kekecewaan ini arah utamanya memang kepada Myanmar yang sampai sekarang tidak menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan 5PC dalam komitmen junta militer untuk mengizinkan envoy bertemu semua pihak dan memberikan akses bantuan kemanusiaan,” kata Randy saat dihubungi Liputan6.com pada Rabu (11/1/2023).
Namun, Randy mengingatkan bahwa sampai saat ini 5PC merupakan satu-satunya kesepakatan resmi yang dicapai pada level ASEAN terkait isu Myanmar.
“Indonesia harus bergerak dalam koridor ini, dalam mekanisme formal misalnya Indonesia berwenang menentukan envoy yang diharapkan dapat memfasilitasi. Di aspek non-formal, Indonesia berharap berbagai pihak tetap berupaya memberi dorongan kepada junta untuk mau menunjukkan iktikad baik dalam menghormati 5PC. Di sisi lain, Jakarta juga bisa mengerahkan kekuatan politiknya untuk mendorong proses/kesepakatan lanjutan pasca 5PC, semisal dalam status keanggotaan Myanmar di berbagai pertemuan ASEAN di level SOM ke bawah,” papar Randy.
Ditanya pandangannya soal Rohingya, Randy menilai bahwa Indonesia belum memiliki keinginan untuk membahas isu tersebut di luar konteks ASEAN.
“Indonesia tampaknya ingin menekankan pentingnya ASEAN sebagai mekanisme regional yang mampu merespons masalah kawasan. Hal ini sangat penting saat ini, terutama dalam menghadapi keraguan komunitas internasional atas efektivitas ASEAN,” ungkap Randy.
Lebih lanjut, Randy mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah menunjukkan performa yang sangat baik, terutama dalam mendorong penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga dan komitmen dalam mengedepankan peran ASEAN.
“Setiap keketuaan ASEAN, Indonesia selalu berhasil mendorong perubahan penting, seperti Bali Concord II saat keketuaan ASEAN tahun 2003,” kata dia.
Namun, Randy mengharapkan Kemlu RI dapat memperkuat institusionalisasi ASEAN melalui komitmen untuk me-review ASEAN Charter, membahas visi ASEAN setelah 2025, dan memperkuat struktur Sekretariat ASEAN.
“Di sisi lain, Kemlu RI perlu juga memperkuat peran dan jalur diplomasi yang paralel dan saling memperkuat dengan jalur ASEAN. Misalnya, dalam memfasilitasi penurunan tensi ketegangan antara Amerika Serikat-China dan komitmen kerja sama dalam menghadapi tantangan pasca COVID-19.
ASEAN Kecewa
Menlu Retno mengungkapkan kekecewaan ASEAN dalam pidato tahunannya yang berlangsung pada Rabu.
“ASEAN kecewa. Terlepas dari semua upaya ketua dan seluruh negara anggota, implementasi 5PC oleh junta militer Myanmar tidak mengalami kemajuan signifikan. Penyelesaian masalah Rohingya juga tidak mengalami kemajuan,” ungkap Menlu Retno.
Dalam tiga bulan terakhir, sebut Menlu Retno, Indonesia menerima tambahan 644 orang pengungsi Rohingya. Dengan demikian, jumlah pengungsi Rohingya yang teregistrasi di Indonesia mencapai 1.500 orang.
“Penyelesaian masalah Rohingya menjadi lebih sulit dengan situasi Myanmar saat ini. Isu Rohingya tidak akan dapat diselesaikan jika akar masalah di Myanmar tidak diselesaikan,” jelas Menlu Retno.
Adapun isi 5PC terkait Myanmar antara lain, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak menahan diri sepenuhnya; dialog konstruktif antara semua pihak terkait harus segera dimulai; utusan khusus ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekjen ASEAN; ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; dan utusan khusus serta delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023
Menlu Retno menyatakan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 tidak akan membiarkan isu Myanmar menyandera proses penguatan pembangunan komunitas ASEAN.
“Sebagai ketua dan sesuai amanah 5PC, Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Office of special envoy akan dibentuk dan dipimpin oleh menteri luar negeri. Langkah yang akan diambil Indonesia akan selalu berdasar prinsip dan nilai fundamental Piagam ASEAN secara keseluruhan, antara lain adherence to the rule of law, good governance, and the principles of democracy and constitutional government,” tegas Menlu Retno.
“Sesuai 5PC dan keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders. Hanya melalui engagement tersebut maka maka 5PC mengenai memfasilitasi terciptanya dialog nasional dapat dilakukan. Kolaborasi dengan utusan khusus sekjen PBB akan terus dilakukan. Indonesia meminta agar akses kepada semua stakeholders diberikan bagi Sekjen ASEAN dan AHA Centre agar mereka dapat melanjutkan misi bantuan kemanusiaan,” imbuhnya.