Home » Ini ‘Senjata’ ASEAN yang Bisa Bikin UMKM Kebanjiran Modal

Ini ‘Senjata’ ASEAN yang Bisa Bikin UMKM Kebanjiran Modal

by Panji Bagaskoro
37 views 3 minutes read


Jakarta, CNBC Indonesia – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sulit dapat modal. Padahal, UMKM pendorong penting dalam perekonomian Asia Tenggara (ASEAN), bahkan menyumbang 69% dari angkatan kerja nasional dari tahun 2010 hingga 2019.

UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Terdapat 70 juta UMKM di ASEAN, yang mencakup antara 97,2%-99,9% dari total usaha di negara-negara anggota ASEAN.

Dilansir dari weforum.org, bahwa lebih dari enam dari 10 masyarakat ASEAN masih belum memiliki rekening bank atau tidak memiliki rekening bank saat ini.

Sedangkan dalam studi tahun 2021 yang dilakukan oleh Tech for Good Institute, lebih dari 60% UMKM yang disurvei tidak dapat memperoleh pinjaman ketika mereka membutuhkan pembiayaan.

Maka dari itu, digitalisasi layanan keuangan (DFS) bisa menjadi solusi. DFS telah menyediakan alat-alat baru untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terus-menerus terjadi terhadap inklusi keuangan, dan ASEAN merupakan negara yang akan merasakan manfaatnya.

Sebagai catatan, merujuk dari laporan Alliance for Financial Inclusion 2021 menunjukkan bahwa DFS di ASEAN mencapai nilai US$11 miliar pada 2018 di enam negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini dan diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial pada dekade berikutnya di semua segmen produk, terutama di bidang digital pembayaran dan pengiriman uang.

Potensi DFS di ASEAN sangat besar karena penetrasi telepon seluler di sebagian besar negara ASEAN, jauh melampaui pertumbuhan jumlah kartu kredit atau rekening bank.

Misalnya Indonesia, sekitar 75% penduduknya memiliki telepon seluler, sementara kepemilikan kartu kredit sangat sedikit dan hanya separuh penduduknya yang memiliki rekening bank. Selain itu, sekitar separuh penduduk ASEAN berusia di bawah 30 tahun dan paham teknologi ini telah mengadopsi pembayaran online dengan cukup cepat.

Strategi DFS di ASEAN

Penyedia DFS menggunakan data besar seperti riwayat pembelian online dan pendapatan pekerja informal untuk mengembangkan profil risiko pelanggan bagi orang-orang yang tidak memiliki nilai kredit.

Misalnya saja di Indonesia, Grab telah berkolaborasi dengan JULO, penyedia kredit digital, untuk memberikan pinjaman mikro pada hari yang sama kepada pengemudi dan mitra pengiriman.

Data juga berguna dalam memberikan pinjaman kepada UMKM. Misalnya, Grab dapat menilai data pendapatan bisnis mereka yang diperoleh melalui aplikasi Grab, ulasan pelanggan, dan transaksi lainnya untuk menentukan kelayakan kredit, sebelum memberikan pinjaman kepada mereka.

Meskipun demikian perusahaan tidak akan mampu melakukannya sendiri. Perlu koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah serta kolaborasi lebih erat antara sektor publik dan swasta agar dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan digitalisasi di layanan keuangan untuk UMKM adalah:

1. Adopsi Digital

Akses dan adopsi pembayaran digital adalah langkah pertama, namun pada 2020, lebih dari 80% seluruh transaksi antara konsumen dan bisnis di ASEAN dilakukan secara tunai.

Penyedia DFS dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk merancang program penjangkauan bagi kelompok tertentu yang enggan menerapkan sistem non-tunai, termasuk usaha kecil tradisional, masyarakat lanjut usia atau masyarakat pedesaan, dan memberikan dorongan dan insentif penting untuk memacu adopsi DFS secara nasional.

2. Menumbuhkan Kesadaran dan Kepercayaan

Perusahaan teknologi keuangan, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah dapat bekerja sama untuk mendorong literasi keuangan, hal ini penting karena semakin banyak produk keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat yang sebelumnya hanya memiliki sedikit paparan terhadap produk tersebut.

Pengguna baru perlu dididik tentang cara mengelola uang mereka menggunakan produk keuangan digital, dan cara mengelola privasi data serta menjaga terhadap risiko keamanan siber.

3. Tata Kelola

Perlunya pemerintah dan penyedia DFS untuk bersama-sama mengembangkan kerangka peraturan yang mendukung penggunaan dan adopsi layanan keuangan baru yang aman, termasuk topik-topik seperti penggunaan data pribadi yang bertanggung jawab.

Source : CNBC


You may also like