Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan dia dan anggota keluarganya tidak terlibat dalam “praktik korupsi” setelah namanya masuk dalam daftar terduga di Komisi Anti Korupsi Malaysia Mei lalu.
Sebelumnya, Putra Mahathir, Mirzan dan Mokhzani, pada bulan Januari 2024 diperintahkan untuk menyatakan aset mereka sebagai bagian dari penyelidikan.
“Pada masa saya, ada korupsi. Tapi saya sendiri tidak terlibat dalam praktik korupsi,” kata Mahathir kepada “Squawk Box Asia” CNBC Kamis, (23/5/2024).
“Saya memastikan bahwa keluarga saya pun tidak boleh terlibat dalam urusan pemerintah karena saya mungkin dituduh melakukan nepotisme,” tambahnya.
Mantan perdana menteri berusia 98 tahun ini menyatakan bahwa dia dan putra-putranya akan “bekerja sama sepenuhnya” dengan badan antikorupsi Malaysia.
“Selama ini mereka hanya meminta anak saya untuk mendeklarasikan harta benda. Investigasi tidak melibatkan tuntutan agar saya menyatakan aset saya,” kata Mahathir, seraya menambahkan bahwa ia bersedia membuat pernyataan jika diminta oleh pihak berwenang karena ia “tidak menyembunyikan apa pun.”
Putra-putra Mahathir dilaporkan mengatakan bahwa ayah mereka adalah target utama dalam penyelidikan korupsi dengan dugaan penyalahgunaan posisinya sebagai perdana menteri.
Mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin, sekutu Mahathir, juga sedang diselidiki akhir-akhir ini atas transaksi keuangan, menurut media lokal.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk memberantas korupsi, namun para kritikus menuduhnya menargetkan mantan saingan politiknya – tuduhan yang dibantahnya.
Malaysia mengalami kerugian sebesar 277 miliar ringgit atau sekitar Rp 939,67 triliun akibat korupsi dari tahun 2018 hingga 2023, menurut laporan terbaru pemerintah mengenai korupsi. Laporan ini juga menyoroti dampak politik dari korupsi yang “sangat parah.”
Lebih dari 80% warga Malaysia menyatakan “hilangnya kepercayaan dan rasa hormat” terhadap politisi dan pemimpin nasional sebagai akibat langsung dari masalah korupsi yang sedang berlangsung, kata laporan tersebut.
Anwar melihat, melemahkan kepercayaan dan upaya antikorupsi ini disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan yang serius, penunjukan orang-orang yang meragukan dalam posisi politik penting dan kurangnya komitmen politik untuk menegakkan langkah-langkah antikorupsi dan penegakan hukum.
Sumber: CNBC