ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) memasuki gelarannya yang ke-60. Indonesia melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertindak sebagai Ketua atau Chair pada sidang badan sektoral di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di kawasan ASEAN.
Sidang ACCSQ Plenary yang berlangsung selama dua hari pada 6-7 Desember 2023 ini, dipimpin oleh Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Konny Sagala, berlangsung secara virtual dan dihadiri oleh para Delegasi ASEAN juga Delegasi Indonesia yaitu Perwakilan BSN, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), serta Kementerian Luar Negeri.
Salah satu agenda dalam rangkaian pertemuan ke-60 ACCSQ adalah perkembangan terkini mengenai ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan integrasi ekonomi di kawasan, bertujuan untuk meningkatkan keberterimaan barang dan jasa dengan penyelarasan standar produk, aturan, serta prosedur sekaligus guna mengurangi hambatan non-tarif dalam perdagangan.
Berkenaan dengan perkembangan implementasi Cetak Biru MEA 2025, ASEAN Integration Monitoring Directorate (AIMD) menerangkan bahwa, “Sebanyak 1,300 program atau rencana aksi yang tertuang dalam Cetak Biru MEA 2025 telah berhasil diimplementasikan dalam periode hingga Desember 2022”.
903 program MEA saat ini, lanjut AIMD, sudah implementasi, sedangkan 203 program lainnya ditargetkan untuk diterapkan pada rentang tahun 2023 – 2025.
Saat ini, ASEAN sudah memasuki tahapan reviu periode akhir Cetak Biru MEA 2025 atau End Term Review (ETR) of AEC Blueprint 2025, dimana Sectoral Bodies (SB) sudah harus menyusun laporan ETR yang dijadwalkan selesai pada triwulan 3 tahun 2024. Sejalan dengan itu, SB juga sudah harus menyusun rencana program selepas tahun 2025 atau disebut juga dengan ASEAN Strategic Plan Post 2025, yang dijadwalkan selesai pada triwulan 4 tahun 2024. Berkaitan dengan hal ini, ASEAN Member States (AMS) sepakat untuk meminta bantuan Dialogue Partners untuk menyelesaikan kedua dokumen tersebut.
Berkenaan dengan pencapaian Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yaitu Peta Jalan Harmonisasi Standar di ASEAN yang mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), turut menjadi perhatian khusus dalam sidang ini. ACCSQ mendapat bantuan dari United Kingdom (UK) melalui British Standards Institution (BSI), sebagai mitra dialog ASEAN. Saat ini PED tersebut sedang menunggu pengesahan oleh Menteri Ekonomi ASEAN yang kemudian dapat dinyatakan selesai.
Sebagai bagian dari upaya integrasi ekonomi dan fasilitasi perdagangan, ACCSQ melanjutkan pembahasan pemecahan masalah yang dilatarbelakangi oleh Circular Note Vietnam terkait registrasi produk Pharmaceutical. Dalam waktu dekat, ACCSQ akan memetakan potensi hambatan perdagangan jika permasalahan ini masih berlangsung. Dalam hal lain, tahapan akhir ratifikasi Traditional Medicine Framework Agreement juga diwarnai perdebatan yang diakibatkan oleh deklarasi yang disampaikan Indonesia dalam penyampaian Instrument of Full Power-nya, isu ini akan kembali dibahas pada pertemuan Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group (TMHS PWG) tahun 2024.
Pertemuan juga telah menyepakati 2024 Annual Priority (AP) Deliverables of ACCSQ yakni: (i) Endorse and sign the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement (APRFA); (ii) Finalise the Guidance Document for the Implementation of the MRA on Type Approval for Automotive Products (APMRA); (iii) Develop an ASEAN Guideline on Nutrition Labeling; (iv) Roadmap on Digital Trade Standards in ASEAN.
Sementara itu, gelaran ACCSQ ke-61 dijadwalkan pada Bulan Juli 2024, dengan salah satu agenda yaitu serah terima Keketuaan ACCSQ kepada Lao PDR. (PjA – Humas)
Sumber : BSN