Pemerintah Bangladesh mengatakan negara-negara anggota OKI harus ikut bertanggung jawab bersama untuk mengatasi solusi krisis Rohingya.
Menteri Luar Negeri Bangladesh Dr AK Abdul Momen mengatakan seruan tersebut pada pertemuan terbuka Komite Ad Hoc Menteri OKI tentang Akuntabilitas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya, yang diadakan pada 17 Maret di ibu kota Mauritania, Nouakchott, di sela-sela Dewan Luar Negeri OKI ke-49.
Abdul Momen menyampaikan perlunya memastikan pengembalian yang aman dan bermartabat dari komunitas yang paling teraniaya Rohingya ke tanah air mereka, Myanmar.
Dia meminta kontribusi sukarela dari negara-negara anggota OKI utuk kebutuhan dana bagi Rohingya.
Dia menegaskan kembali pentingnya repatriasi Rohingya untuk menghindari bencana sosial-ekonomi transnasional, terutama ribuan pemuda dengan masa depan yang tidak pasti.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Gambia memperbarui status kasus yang diajukan oleh Gambia terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Rohingya.
Bangladesh juga menyerukan pembagian beban dari negara-negara anggota OKI dengan berkontribusi secara sukarela untuk biaya hukum kasus tersebut.
Pertemuan tersebut antara lain dihadiri oleh Arab Saudi, Turki, Nigeria, Indonesia, Malaysia, Iran, Mesir, Pakistan, dan Gambia.
Abdul Momen memimpin delegasi Bangladesh ke Council of Foreign Ministers (CFM) OKI ke-49 yang diadakan di Nouakchott, Mauritania pada 16-17 Maret 2023.
Sumber : Mina News